Opini Anda
Just another WordPress.com weblogMau Gaji Ke-13, kok Masih Keluyuran?
Sebenarnya, kalau PNS sadar akan gaji yang diterima tiap bulan, tentu mereka akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa semoga mereka lebih sadar diri dan tidak hanya makan gaji buta. Sebab, seringan apa pun tugas yang seharusnya mereka laksanakan, bila tidak dilaksanakan sungguh-sungguh, hasilnya pun tentu tidak baik.
Mungkin itulah salah satu penyebab bangsa yang sudah berumur lumayan tua ini kalah oleh bangsa-bangsa yang jauh lebih muda.
MOH. AINUR ROFIK, Jl Lurah Abdul Karim, Bagor, Nganjuk, Jatim
Ingat Tantangan Ekonomi yang Menanti
Jika kita menyaksikan acara televisi nasional beberapa hari terakhir, kita akan menyaksikan siaran berita yang sudah sangat mirip dengan acara hiburan.
Setiap hari ditayangkan silaturahmi antartokoh partai politik yang sedang mencari teman koalisi.Dari hari ke hari,bahkan jam ke jam, pernyataan yang dikeluarkan tokoh partai bisa berbeda.Kursi presiden-wakil presiden telah menjadi magnet utama para politisi kita. Sementara penghitungan hasil pemilihan anggota legislatif masih belum juga kelar.
Para anggota KPUD beserta saksi-saksi partai di daerah masih bekerja siang malam merekapitulasi data secara manual.Bahkan di beberapa daerah diwarnai dengan segala macam permasalahan yang mengurangi keindahan proses demokrasi. Hampir semua pimpinan partai, yang juga menjadi pejabat eksekutif aktif dan anggota parlemen aktif,sibuk mempersiapkan pilpres, padahal masih banyak agenda yang harus diselesaikan dalam beberapa bulan ini.
Selain itu banyak juga permasalahan yang harus langsung ditangani segera, terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global. Sekarang ini ribuan industri manufaktur yang menyerap jutaan buruh mulai mengurangi produksinya karena ekspor dan penyerapan pasar domestik yang menurun drastis.
Sektor industri lain juga mengalami hal serupa.Pelaku ekonomi hanya bisa menonton apa yang sedang terjadi di dunia politik.Yang bisa dilakukan dunia usaha hanya bisa menunggu skenario apa yang akan terjadi setelah pemilihan presiden. Melihat gelagat para politisi yang sedang rajin bersilaturahmi itu, sepertinya pemerintahan yang akan datang akan diisi dengan sesuatu yang baru.
Walaupun seandainya survei yang dilakukan berbagai lembaga survei terbukti dan SBY yang kembali memimpin negeri ini, tentu saja SBY lima tahun ke depan akan memiliki perbedaan dengan SBY sebelumnya. Siapa pun yang menang,penulis berharap pemerintahan yang akan datang bisa membuat tim ekonomi yang lebih solid.Tim ekonomi yang bisa mengimbangkan dan memanfaatkan segala potensi negara ini dengan baik.
Tak lupa, yang tak lagi tunduk dengan campur tangan pihak asing. Pemerintahan yang akan datang harus memberikan respons yang cepat untuk sektor industri yang sedang berjuang melawan krisis. Di sektor ini jutaan buruh menggantungkan nasibnya. Jika tak segera diatasi, maka masalah yang lebih besar seperti pemutusan hubungan kerja massal dan kredit macet perumahan bisa terjadi dalam waktu dekat.
Selain itu, industri lain seperti industri pertanian dan industri kelautan harus mulai dikembangkan secara modern karena Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam kedua sektor ini. Era krisis global ini adalah saat yang tepat bagi bangsa ini untuk keluar dari keterpurukan dan menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain.
Karena dengan adanya krisis global maka seluruh bangsa di dunia ini kembali menata bangunan ekonominya dan kembali memulainya dari titik start yang tidak begitu berjauhan. Kepada para politisi Blok S, Blok M, Blok J atau blok apa pun namanya, tolong segera selesaikan hitung-hitungan. Resmikanlah segera blok-blok yang sedang digagas.Tawari kami konsep-konsep yang jelas dan terperinci.Karena kami semua sedang menunggu kalian melakukan sesuatu.
Enjang Anwar
Mahasiswa Ekonomi Universitas Islam Asy- Syafi’iyah, Jakarta (Koran-Sindo)
Ujian Bagi Kedewasaan Berpolitik
HINGAR-bingar pesta demokrasi telah sama-sama dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tanggal 9 April 2009 adalah puncak dan penentuan siapa sebenarnya yang akan terpilih mewakili rakyat di lembaga legislatif tersebut.
Pilihan ditentukan langsung oleh rakyat sendiri dengan membubuhkan tanda contreng di kertas suara. Masyarakat pun akhir-akhir ini dibuat ”degdegan” menunggu hasil pemilu tanggal 19 April 2009 mendatang.Walaupun,lembaga survei telah mengeluarkan hasil quick count. Namun, kurang puas rasanya kalau pengumuman resmi dari KPU belum disampaikan.
Di hari-hari penghitungan suara,suara-suara ketidakpuasan akibat pelaksanaan yang dianggap kurang profesional oleh sejumlah kontestan pemilu mulai diarahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik dalam bentuk pernyataan di media maupun gugatan secara hukum yang dipersiapkan banyak partai. Banyak hal yang diangkat sebagai wujud ketidakpuasan,di antaranya daftar DPT yang amburadul, surat pemilu yang tertukar, pelanggaran saat kampanye,dugaan politik uang dan seabrek masalah yang membuntuti pesta demokrasi negeri ini.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana momen pasca pemilu ini justru menjadi ujian kedewasaan dalam berpolitik di Indonesia. Ujian kedewasaan ini akan menjadi tolok ukur seberapa besar usaha guna mencari jalan keluar mengatasi konflik yang terjadi pasca pemilu agar tidak berkepanjangan. Konflik dalam berbagai macam bentuk, di satu sisi memiliki nilai positif bila dikelola dan di sisi yang lain juga ada nilai negatif bila dibiarkan berlarut-larut.Apalagi konflik yang menjurus pada anarkisme massa harus benar-benar dicegah dan dihindari.
Sejumlah aksi solutif mesti segera dibangun dengan mengembangkan sikap politik parpol yang edukatif alias memberikan pendidikan politik terhadap kader dan para konstituennya. Parpol harus sanggup meredam konflik sekaligus membangun manajemen konflik, baik untuk mencegah lahirnya konflik maupun untuk menyelesaikan konflik secara cepat, tepat dan elegan.
Akhirnya, ujian ini haruslah dijawab dengan tindakan yang mendidik dan berorientasi pada kepentingan bangsa.Yaitu, pertama, komitmen pemilu damai dengan jargon siap menang dan lapang dada jika kalah oleh semua kontestan harus benar-benar diwujudkan. Kedua, kedewasaan juga bukan berarti mengesampingkan permasalahan yang ada tetapi permasalahan diatasi melalui jalur hukum dan mekanisme yang diatur oleh UU.
Ketiga, KPU sebagai lembaga penyelenggara harus mengevaluasi kinerjanya tanpa menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi sehingga solusi bisa segera ditemukan apalagi pemilihan capres dan cawapres juga sebentar lagi. Sebagai bangsa yang menetapkan demokrasi sebagai cara hidup, maka semua mekanisme demokrasi harus dijalani, termasuk pemilu.
Sehingga tujuan yang kecil tidak boleh mengalahkan tujuan yang lebih besar. Kemenangan dalam pemilu adalah tujuan kecil, kepentingan dan kesejahteraan bangsa adalah tujuan besarnya. Bisa kan?
Opik Mahendra
Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UGM (Koran Sindo)
Pilih Berlibur daripada Nyontreng
Pemilu legislatif 9 April nanti ternyata tidak menjadi perhatian khusus masyarakat karena penetapan libur pemilu justru membuat banyak warga memilih berlibur daripada menggunakan hak pilih mereka (mencontreng).
Libur empat hari, mulai 9-12 April, dianggap menjadi momen yang tepat untuk berwisata baik ke luar negeri maupun di dalam negeri. Hal itu dapat kita buktikan dengan habisnya tiket pesawat terbang pada liburan pemilu. Misalnya, sebelum menjelang pemilu, tiket hanya terjual 40-50 persen. Tapi, di liburan pemilu, tiket terjual hingga 100 persen.
Dengan demikian, kata analis politik dari UI, Andrinof Chaniago, potensi golput pada Pemilu 2009 masih cukup tinggi, kira-kira angkanya berkisar 25-30 persen.
Karena itu, saya mengimbau KPU dan semua komponen politik nasional untuk bersama-sama melaksanakan kampanye antigolput agar angka golput menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
Moh. Fendy, PP Annuqayah Lubangsa C-3 Guluk-guluk, Sumenep [Jawa Pos]
Daftar Pemilih Tetap Online
Sebagai pengguna teknologi informasi (TI) saya berpendapat bahwa manipulasi data hanya bisa dilakukan mereka yang mengerti TI. Kalau kesalahan teknis, jumlahnya tidak akan sebanyak itu.
Kalau memang KPU Pusat merasa memiliki DPT valid, mengapa DPT (dalam bentuk CD/DVD) tidak dibagikan ke semua parpol? Kalau memang KPU ingin transparan, mengapa tidak dibuat DPT online yang bisa dibaca di website KPU di http://www.kpu.go.id? Tidak sulit, sebab Indonesia sudah memiliki ribuan sarjana yang ahli di bidang TI. Kalau KPU Pusat menganggap usul saya ini sulit direalisasikan, saya siap membantu (walaupun tidak dibayar).
Hariyanto Imadha, Jl AIS Nasution 5, Bojonegoro (E-mail: indodata@yahoo.com) [Jawapos]
Jangan Menambah Jumlah Orang Sakit Jiwa
Biaya politik untuk tiap caleg bervariasi. Ada yang sudah habis Rp 30 juta, Rp 100 juta, Rp 200 juta, atau Rp 1 miliar. Mereka berjibaku untuk meraih suara terbanyak! Dengan segala cara, para caleg membuat strategi dan trik masing-masing. Dengan ”senjata”-nya, mereka siap berbuat kapan saja, yang penting bisa mengondisikan calon pemilihnya dan pada saat hari H nanti mencontreng dirinya.
Dengan kata lain, money politics sulit dihindari. Sebab, calon pemilih tahu bahwa mereka perlu mencari caleg-caleg berkantong tebal. Kondisi demikian sulit diubah karena kultur tersebut sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun lalu. Karena itu, yang ada di benak para pemilih adalah amplop, amplop, dan amplop!
Tetapi, ada pula caleg yang pas-pasan. Mereka berutang sana-sini agar bisa terpilih menjadi anggota dewan. Ada yang menggadaikan barangnya demi kampanye. Itulah warna-warni caleg di negeri ini. Bagi yang kaya raya, masalah finansial untuk proses pencalegan tidak jadi soal. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bila caleg itu gagal. Padahal, mereka -caleg itu- telah mengeluarkan uang banyak? Bisa jadi, setelah pemilu nanti, banyak orang stres, depresi, hingga sakit gila.
Saya berharap semua caleg siap untuk gagal agar di Indonesia tidak bertambah manusia sinting, edan, dan tidak waras jiwanya.
WISNU WIDJAJA, Jl Sindoro I/16, Kalibuntu, Panggung, Tegal (Jawa Pos)
Pemilih Lansia Perlu Kacamata Pembesar
Negara kita memang menggunakan sistem multipartai. Karena itu, jangan heran kalau banyak poster, pamflet, kalender, sampai baliho berada di mana-mana. Tetapi, partai yang begitu banyak membuat kita bingung untuk pilih siapa.
Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sosialisasi salah seorang caleg di daerah saya. Saya sempat terkejut melihat kertas suara yang begitu lebar, kira-kira panjang 50 sentimeter dan lebar 40 sentimeter. Kertas suaranya memang lebar, tetapi tulisannya kecil sekali. Kira-kira pakai font size 12-14 pt.
Kertas pemilih berjumlah empat, yaitu DPR pusat warna merah, DPR Tk I warna kuning, DPR Tk II warna hijau. Sedangkan warna kertas untuk DPD kemarin belum ada. Ada sepuluh nama caleg untuk setiap partai. Jumlah partai sekarang adalah 38.
Mungkin kita yang masih muda tidak kesulitan membacanya. Tapi, mereka yang usia lansia akan sulit membacanya. Otomatis mereka akan asal nyoblos.
Nah, untuk menanggulangi hal itu, saya kira KPU perlu menyediakan kacamata baca atau kacamata pembesar di setiap bilik suara. Sebab, tidak semua orang memiliki kacamata. Dan yang paling penting, pemilih tidak tersesat di dalam bilik suara.
Supriagus Setiyawan, Jl Raya Sarirogo 481, Sidoarjo (Jawa Pos)
Bangsa yang Tidak Mau Bersyukur
Ironis memang bangsa Indonesia. Mata hati kita selalu melihat milik orang lain lebih baik daripada yang kita miliki. Ketika Barack Obama dilantik, kita begitu pede ngaku-ngaku pernah ini itu. Padahal, Obama tidak pernah ngaku-ngaku. Dia santai-santai saja. Kita tidak pernah malu dengan tingkah laku kita yang hanya bisa ngaku-ngaku.
Maka, jangan heran kalau pemimpin bangsa Indonesia paling demen mengambil milik orang lain (baca: korupsi). Sebab, kita memang sedang mengamalkan filosofi “rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita”.
Wahai bangsa yang tidak tahu malu, sadarlah kalian karena sebagian di antara kalian jijik melihat tingkah laku kalian.
Junaidi Muadzin, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Malang, Jawa timur
(Jawa Pos)
BBM Turun Jangan Pamer
Saya salut dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberantas para koruptor di negeri ini. Mulai pucuk sampai ke akar-akarnya. Koruptor dipenjara, premanisme diberantas, pungli dibasmi, dan harga BBM diturunkan sampai tiga kali.
Saya harap siapa pun yang menjadi presiden jangan sekali-kali mengurangi dan menghapus program pemberantasan para koruptor.
Tapi, saya kecewa dengan iklan Partai Demokrat yang menggunakan turunnya harga BBM sebagai media mencari sensasi dan popularitas. Seakan-akan turunnya harga BBM adalah hasil dari peras keringat banting tulangnya, padahal tidak. Hal tersebut sebenarnya utang yang harus dibayar pemerintahan SBY karena di awal pemerintahannya sudah menaikkan harga BBM tiga kali.
Jadi, itu ibarat utang yang harus dibayar sebelum berakhirnya masa pemerintahan SBY.
SUPRIAGUS SETIYAWAN, Jl Raya Sarirogo 481, Sidoarjo
Perlu Pengiriman Pasukan Perdamaian
Serangan Israel terhadap Palestina sangat tidak berperikemanusiaan. Tercatat lebih dari 400 orang meninggal dan lebih dari 2.000 orang terluka. Peristiwa tersebut juga membuat fasilitas umum rusak dan hancur.
Walau mendapat kecaman dari negara-negara di dunia, Israel menganggap itu semua hanya suara-suara semu. Agaknya, prinsip Universal Declaration of Human Right) tak berpengaruh apa-apa.
Jika msalaah itu tak ditanggapi serius, Israel akan terus menyerang Palestina. Mungkin juga menyerang negara-negara lain seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. PBB sebagai lembaga dunia harus segera mengambil keputusan. Yakni, mengirim pasukan perdamaian di perbatasan dan kedua negara. Harus cepat sebelum korban bertambah lagi.
Muchammad L. Ikhwan, Gandong, Bandung, Tulungagung 66274 (Jawa Pos)
Opini Anda 